Lalu apa penyebab demonstrasi ini terjadi?
Para mahasiswa dan akademisi memutuskan turun ke jalan agar Presiden AS Joe Biden mau mendesak penghentian serangan Israel ke Gaza. Mereka juga menuntut agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Gelombang protes saat ini terinspirasi oleh peristiwa di Columbia University di New York, di mana polisi membersihkan sebuah perkemahan dan menangkap lebih dari 100 orang minggu lalu. Namun kali ini, para mahasiswa tersebut kembali mendirikan tenda.
University of Southern California mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka membatalkan upacara wisuda panggung utamanya karena langkah-langkah keamanan baru yang diambil pasca protes yang berasal dari serangan Israel ke Gaza.
Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan lebih dari 90 orang ditangkap Rabu malam selama protes di kampus karena dugaan masuk tanpa izin. Satu orang ditangkap karena dugaan penyerangan dengan senjata mematikan.
Kampus University of Texas juga tak luput dari unjuk rasa. Sebuah foto demonstrasi kampus itu memperlihatkan polisi dan tentara negara bagian mengenakan perlengkapan anti huru-hara dan menunggang kuda melakukan puluhan penangkapan dan memaksa mahasiswa pendemo untuk minggir.
Pada hari Kamis, pejabat universitas menarik kembali barikade kampus dan mengizinkan demonstrasi lain yang melibatkan mahasiswa dan beberapa staf pengajar di alun-alun utama di bawah menara jam ikonik sekolah tersebut. Kelompok ini juga memprotes penangkapan itu yang terjadi kemarin.
"Saya bersyukur semua orang selamat setelah kemarin, kami terus mengadakan kelas tatap muka, dan acara hari ini mengikuti standar lama kampus kami untuk mengizinkan demonstrasi," kata Rektor University of Texas, Jay Hartzell, dalam sebuah pernyataan dikutip Associated Press, Kamis (25/4/2024).
Di Harvard, pengunjuk rasa mendirikan kamp dengan 14 tenda pada hari Rabu. Ini terjadi setelah unjuk rasa menentang penangguhan Komite Solidaritas Palestina Sarjana Harvard di universitas tersebut.
Akibatnya, Harvard mengunci sebagian besar gerbang di Harvard Yard. Kampus itu juga membatasi akses bagi mereka yang memiliki identitas sekolah.
Gelombang protes ini juga terjadi di kampus lain. Protes juga menyebar ke kampus-kampus seperti MIT, University of Connecticut dan University of Michigan. Di Yale University, setidaknya 47 orang ditangkap pada hari Senin setelah menolak permintaan untuk membubarkan diri.
"Universitas mengambil keputusan untuk menangkap orang-orang yang tidak mau meninggalkan alun-alun dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan seluruh komunitas Yale dan mengizinkan semua anggota komunitas kami mengakses fasilitas universitas," kata Yale, yang merupakan bagian dari kampus Ivy League, dalam sebuah pernyataan.
"Siswa yang ditangkap juga akan dirujuk untuk tindakan disipliner Yale, yang mencakup serangkaian sanksi, seperti teguran, masa percobaan, atau skorsing."
Atas kondisi ini, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengkritik penggunaan pasukan polisi untuk membungkam perbedaan pendapat. Lembaga itu mengatakan bahwa hal itu merusak kebebasan akademis.
"Begitu juga dengan pencemaran nama baik dan membahayakan mahasiswa Yahudi, Muslim dan Palestina... yang didasarkan pada komentar-komentar yang menghasut dan mencurigakan yang dibuat oleh beberapa orang tak dikenal dan bertopeng di luar kampus," Afaf Nasher, direktur eksekutif CAIR di New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Gedung Putih belum bersuara jelas terkait tuntutan mahasiswa ini. Namun Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pada hari Kamis bahwa masalah demonstrasi ini bukan tanggung jawab presiden.
"Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh para gubernur," katanya kepada wartawan, seraya menyebutkan bahwa Biden sebelumnya mengkritik protes tersebut sebagai antisemitisme.
Saksikan video di bawah ini:
Wow! SHINee Minho "Guncang" Puncak Perayaan HUT Transmedia ke-23
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dan buruh akan menggelar unjuk rasa hari ini, Kamis (22/8/2024). Pengguna kendaraan bermotor diimbau hindari dua lokasi ini.
Menurut Polda Metro Jaya, aksi demonstrasi tersebut tercatat akan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk menghindari arus lalu lintas di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai," demikian dikutip dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya.
Sebagaimana diketahui, demo besar-besaran dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada.
Upaya DPR yang menganulir putusan MK tersebut dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada 2024.
Tak hanya itu, putusan MK yang dianulir tersebut disebut-sebut menjadi upaya 'menyingkirkan' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak ikut di Pilkada Serentak 2024.
Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi.
Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.
"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).
Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara
"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.
Mahasiswa Siap Turun ke Jalan
Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEM SI, Fawwaz Ihza.
1TULAH.COM – Demonstrasi besar-besaran mengguncang ibu kota Hungaria, Budapest, yang merupakan salah satu negara anggota NATO. Ratusan ribu orang dilaporkan berunjuk rasa menentang kebijakan Uni Eropa (UE) yang dianggap meningkatkan ketegangan dengan Rusia.
Para demonstran bergerak dari Chain Bridge yang ikonik menuju Pulau Margaret di Sungai Danube pada akhir pekan. Banyak dari mereka membawa bendera dan meneriakkan slogan seperti “Tidak ada perang” dan “Beri kami kedamaian, Tuhan.” Berdasarkan laporan AFP dan Reuters, Senin (3/6/2024), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban juga turut berorasi, menuduh kepemimpinan Brussel melakukan “hubungan berbahaya dengan Moskow.”
“Belum pernah ada begitu banyak orang yang mengantri untuk perdamaian. Kami adalah korps perdamaian terbesar, pasukan penjaga perdamaian terbesar di Eropa,” kata Orban.
“Eropa harus dicegah agar tidak terburu-buru berperang, menuju kehancurannya sendiri,” tambahnya.
Orban juga menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kehancuran yang dialami negaranya pada Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II), di mana Hungaria kehilangan 1,5 juta nyawa.
“Dalam dua perang dunia, rakyat Hungaria kehilangan 1,5 juta nyawa, dan bersama mereka anak-anak serta cucu-cucu mereka di masa depan,” ujarnya.
“Saya mengatakan ini perlahan-lahan agar Brussel mengerti. Kami tidak akan berperang. Kami tidak akan pergi ke Timur untuk ketiga kalinya, kami tidak akan pergi ke front Rusia lagi,” jelasnya.
“Apakah kita ingin menumpahkan darah Hungaria demi Ukraina? Tidak, kami tidak melakukannya,” katanya lagi.
Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022, Orban berulang kali memperingatkan UE agar tidak terseret ke dalam konflik besar.
Budapest menolak memberikan bantuan militer ke Ukraina dan mengancam akan memveto bantuan keuangan untuk Kyiv. Orban juga mengkritik keras sanksi ekonomi yang dijatuhkan UE terhadap Moskow, dengan alasan bahwa langkah tersebut merusak perdagangan dan pasokan energi blok tersebut.
Penulis : Dedy Hermawan
Liputan6.com, Jakarta: Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran pada 20 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB akan diikuti sekitar 70 ribu orang. "Aksi ini menyerupai seperti May Day kemarin," tutur Andi Gani di Jakarta, Rabu (14/11/2012). Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa menuntut penghapusan sistem outsourcing dan menolak upah murah. Andi Gani juga mengaku akan menutup Jalan Thamrin, Sudirman, dan Jalan Merdeka. "Dipastikan akan melumpuhkan Jakarta," tambahnya. Buruh akan berpawai dari Hotel Indonesia menuju Istana Negara. Demonstrasi bakal diikuti 33 federasi buruh dari wilayah Jabotabek. Ia pun menjamin dalam aksinya nanti akan berlangsung tertib, tak akan ada tindakan anarkis. Sementara Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mudhofir juga meminta pemerintah secepatnya menetapkan Draft Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans). Permenakertrans ini berisi pembatasan izin Outsourcing hanya pada lima bidang pekerjaan, yakni pemborongan pertambangan, katering, transportasi, keamanan, dan cleaning service. "Dari lima poin, semua harus diterima, jika tidak akan demo," tutur Mudhofir. Ia berharap pada 2013 harus ditetapkan upah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat. Senada dengan Mudhofir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Jika tak dikabulkan, Said mengatakan akan turun ke jalan menutup kawasan Pulogadung, Cakung, dan Sunter. "Itu enggak ada kompromi." Kemudian pada 17 November nanti pihaknya akan unjuk rasa besar-besaran di Kota Batam. Sekitar 50 ribu buruh akan turun ke jalan. Andi Gani mengatakan tidak main-main dalam unjuk rasa itu. "Apindo jangan asal bicara buktikan kepada kami. Selama ini kami tetap di jalur perjuangan untuk buruh."(AIS)
Georgia - Warga Georgia memprotes pemerintah karena membatalkan perundingan dengan Uni Eropa. Unjuk rasa berujung ricuh saat kepolisian menembakkan air dan gas air mata.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Demonstrasi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan dua isu utama, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 dan penoalan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Aksi demonstrasi selama tujuh hari berturut-turut ini akan dilakukan secara serempak di beberapa daerah dan bergelombang di daerah lain. Pada 24 Oktober, aksi dimulai di Jakarta, di mana ribuan buruh akan berkumpul di depan Istana Negara," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Setelah itu, aksi akan menyebar ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat hingga Kepulauan Riau, Batam, hingga ke berbagai kota industri dan pertambangan seperti Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, dan Timika pada 25 Oktober, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya hingga 31 Oktober 2024.
Kenaikan upah minimum
Said Iqbal menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar delapan persen hingga 10 persen.
Penetapan kenaikan upah ini tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang upah minimum, karena peraturan tersebut saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
“KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi dasar PP tersebut. Oleh karena itu, KSPI menolak penggunaan PP Nomor 51 sebagai dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2025 dan meminta Menteri Ketenagakerjaan ad interim tidak mengambil keputusan apapun terkait upah sebelum hasil uji materi diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar dia,
Selain tuntutan kenaikan upah, KSPI dan Partai Buruh juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
UU Cipta Kerja ini dinilai sangat merugikan buruh dan petani, dan proses judicial review terkait undang-undang tersebut saat ini sudah memasuki tahap Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi.
Buruh berharap agar undang-undang ini segera dicabut, sesuai dengan uji materi yang sedang berlangsung.
Said Iqbal menekankan bahwa selama dua tahun terakhir, upah buruh tidak naik atau hanya mengalami kenaikan yang berada di bawah tingkat inflasi, sehingga daya beli buruh terus menurun.
Situasi ini diperburuk oleh kabar bahwa pemerintahan yang baru akan menetapkan upah minimum di bawah tingkat inflasi, sebuah langkah yang sangat tidak adil bagi buruh.
Oleh karena itu, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan untuk memastikan hak mereka dipertahankan dan diakui.
“Aksi ini akan berlangsung di berbagai kota besar dan kawasan industri, termasuk Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang Raya, Cilegon, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pontianak, Makassar, Kendari, dan banyak lagi. Di beberapa wilayah, aksi akan dilakukan secara bergelombang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing serikat buruh di daerah tersebut,” sebut dia.
Said Iqbal menegaskan bahwa sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak akan melakukan aksi. Aksi besar-besaran ini akan dimulai pada 24 Oktober dan berlangsung hingga 31 Oktober 2024, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menaikkan upah dan mencabut UU Cipta Kerja.
Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.
Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.
“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.
Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.
Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.
Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.
Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.
Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.
Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).
“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.
“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.
Jakarta,REDAKSI17.COM– Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan pernyataan yang menarik perhatian dalam acara Bimbingan […]
-- Gelombang protes mengguncang Georgia setelah keputusan kontroversial pemerintah untuk menunda upaya negara bekas Soviet itu bergabung dengan Uni Eropa.
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang unjuk rasa mulai meliputi kampus-kampus besar di Amerika Serikat (AS). Demonstrasi ini mendapatkan sorotan setelah aparat keamanan mulai mengambil tindakan tegas.
Banyak perguruan tinggi telah memanggil polisi untuk membubarkan demonstrasi dan perkemahan, yang mengakibatkan perkelahian sengit dan puluhan penangkapan.
